Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar dalam peluncuran buku ‘Visioning Indonesia’, di Dome Spark, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Foto: Oji/Man

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan peta jalan politik kesejahteraan merupakan upaya konsisten dalam melaksanakan amanat konstitusi. Menurut Gus Muhaimin, setidaknya, terdapat lima langkah untuk bisa mewujudkan hal tersebut.

“Pertama, kita harus mewujudkan politik yang inklusif, yaitu memperkuat kapasitas fiskal APBN, kualitas SDM yang unggul, jaminan sosial, dan desa yang memperkuat pembangunan Indonesia,” ujar Gus Muhaimin dalam peluncuran buku ‘Visioning Indonesia’, di Dome Spark, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Acara ini turut dihadiri sejumlah pimpinan lembaga serta beberapa narasumber bedah buku.

Kedua, jelas Gus Muhaimin, politik kesejahteraan dapat diwujudkan melalui politik pemerataan dan keadilan. Bahwa, Bangsa Indonesia sepakat dan terus bekerja keras menuju pemerataan. Tetapi, sekali lagi, tambahnya, bangsa ini masih memiliki hambatan-hambatan serius. Karena itu, diharapkan pikiran-pikiran baru agar bisa menjalankan segenap pemerataan dengan cepat terutama pemerataan sumber-sumber produksi, terutama pemerataan kepemilikan aset maupun agraria.

Ketiga, masih kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, dengan memperkuat industrialisasi, hilirisasi di sektor agro maupun maritim. Dalam hal ketahanan dan kedaulatan pangan, misalnya, bangsa ini harus terus memperkuat pasar dalam negeri. Sekaligus memakmurkan petani dengan produksi pertaniannya untuk bisa memenuhi kebutuhan nasional dan internasional.

“Karena itu, reindustrialisasi menjadi salah satu pilihan untuk mempercepat kemajuan ekonomi kita. Tapi reindustrialisasi harus diikuti dengan keadilan dalam menata ekologi dan lingkungan kita. Dalam hal melaksanakan yang ketiga ini kita harus konsisten dalam menjalankan politik hijau. Politik hijau artinya kita harus menciptakan konsisten keadilan ekologi,” ujar Gus Muhaimin.

Keempat, lanjutnya, adalah politik Ke-indonesiaan yang terus dijalankan melalui modernisasi birokrasi, politik luar negeri yang menjaga warganya di berbagai negara, dan kedaulatan keamanan serta memajukan kebudayaan. Kelima, politik pemerataan juga harus diwujudkan melalui berbagai ikhtiar, terutama ikhtiar untuk konsisten untuk melaksanakan amanat UUD.

“Kita semua sudah menyepakati bahwa pertanian menjadi salah satu perhatian untuk menjadi penopang ekonomi yang harus dapat perhatian khusus. Dalam suasana ekonomi global yang sulit, dalam tantangan ancaman krisis pangan dan energi, kita hendaknya terus bergerak untuk terus meletakkan pertanian sebagai sumber utama kemandirian bangsa. Kemandirian pangan ini menjadi tanggung jawab kita untuk mengurus dan menjaga kedaulatan petani dan melindungi seluruh produk pertanian,” tutupnya. (rdn/sf)